DPR : Black List Majmuah Nakal

Jeddah -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta dengan tegas agar pemerintah tidak menggunakan lagi majmuah (grup konsorsium pengusaha hotel) yang wanprestasi. Kejadian tertahannya jamaah Kloter 38, 40 dan 42 Surabaya di Bandara Madinah selama delapan jam tidak lain karena ulah majmuah Al Khomri yang membatalkan secara sepihak isi kontrak.

“Jangan pernah pakai lagi majmuah itu,” kata Anggota DPR Hasrul Azwar lantang, saat dijumpai wartawan di ruang VIP Bandara King Abdul Azis Jeddah Kamis (4/11) malam.

Kendati Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saat itu “terpaksa” menuruti kemauan majmuah, Hasrul yakin pada tahun-tahun selanjutnya majmuah bermasalah itu akan dijauhi oleh panitia haji dari negara lain. “Tentunya black list kita sebarkan ke negara-negara lain, agar majmuah tersebut kapok,” kata Hasrul lagi.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan ia maklum terhadap keputusan PPIH Daker Madinah yang akhirnya tetap menuruti kemauan jasa majmuah Al Khomri. Pasalnya jamaah haji tidak lagi mempunyai pilihan lain. “Tapi untuk tahun depan kami akan evaluasai dan berjanji tidak akan menggunakan lagi jasa majmuah nakal,” kata Menag di Mekkah.

Kepala Daker Madinah Subakin Abdul Muthalib saat berbincang bersama MCH mengatakan isi kontrak harus lebih tegas lagi memunculkan sanksi bila majmuah melanggar aturan. “Saat ini mereka bisa memainkan isi kontrak dengan seenaknya, kedepan harus lebih tegas isi kontrak yang mengatur pasal sanksi pihak yang melanggar,” katanya.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrerian Agama Slamet Riyanto mengatakan akan mengevaluasi dan mengawasi empat majmuah di wilayah Madinah yang tahun ini baru dipakai pemerintah. Mereka adalah Majmuah Al Khomri, Manazeli, Muhtarah, dan Manara Taba. “Khusus untuk Al Khomri sanksinya kemungkinan tidak akan dipakai lagi,” ujar Slamet.

Kasus ini bermula ketika Al Khomri memutuskan untuk menggunakan penginapan berjarak 1,2 kilometer dari Masjidil Nabawi. Padahal sesuai isi kontrak, Al Khomri brjanji menempatkan jamaah di ring satu (kurang dari 600 meter). Akibatnya Kloter 38 dan 42 Surabaya (SUB) serta kloter 38 Bekasi (JKS) terlantar.

Tak hanya itu kloter 21 Makassar (UPG) dan kloter 11 Palembang juga terlantar 8 jam di Terminal Hijrah Madinah. PPIH Daker Madinah bersikeras jamaah Indonesia harus mendapatkan pemondokkan sesuai kontrak. Namun jalan tengah yang terpaksa diambil adalah tetap menempatkan jamaah di luar ring dua, namun mendapatkan kompensasi berupa pengembalian uang sebesar SR200.

Menag Suryadharma Ali mengatakan, majmuah tergiur dengan tawaran dari jamaah negara lain yang berani membayar hotel di MAdinah antara SR900- SR1200. Sementara sesuai perjanjian Indonesia telah membayar SR600 perjamaah untuk biaya hotel. “Biaya SR600 itu sudah bagus dan tinggi menuurt ukuran di Madinah. Ini memang ada mafia dan calo bermain, jadi harus diusut tuntas,” kata Hasrul Azwar menimpali. (timur arif/mch jeddah)

Sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s